1reservoir – Sejumlah pengamat dan pelaku usaha menilai pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong produktivitas industri nasional di tengah ketatnya persaingan global dan perubahan tren ekonomi pascapandemi. Dorongan tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku dan produk setengah jadi.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri dalam negeri menghadapi tantangan besar, mulai dari tingginya biaya energi, keterbatasan bahan baku, hingga belum optimalnya transformasi digital di sektor manufaktur. Kondisi ini menyebabkan daya saing produk Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.
Menurut Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, langkah strategis pemerintah tidak boleh hanya fokus pada hilirisasi sumber daya alam, tetapi juga pada peningkatan produktivitas tenaga kerja industri. “Hilirisasi penting, tapi tanpa tenaga kerja produktif dan efisien, nilai tambahnya tidak akan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan vokasi dan transfer teknologi di sektor industri menengah,” ujarnya, Selasa (7/10).
- Tantangan Produktivitas dan Efisiensi
Data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan pertumbuhan sektor manufaktur pada kuartal II 2025 hanya mencapai 4,1 persen, lebih rendah dibanding target tahunan sebesar 5,3 persen. Beberapa subsektor seperti tekstil, kimia, dan logam dasar tercatat masih berjuang memulihkan kinerja akibat penurunan permintaan global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menilai persoalan produktivitas di Indonesia sering kali terhambat oleh inefisiensi birokrasi dan mahalnya logistik. “Biaya distribusi kita hampir dua kali lipat dari rata-rata negara ASEAN. Jika masalah ini tidak diatasi, industri akan sulit tumbuh kompetitif,” katanya.
- Dukungan Infrastruktur dan Digitalisasi
Sejumlah pengusaha mengapresiasi proyek infrastruktur yang digencarkan pemerintah, seperti pembangunan kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Namun, menurut mereka, langkah itu perlu diimbangi dengan percepatan digitalisasi industri agar rantai pasok lebih efisien.
Pakar kebijakan publik Agus Pambagio menekankan pentingnya integrasi data industri nasional. “Digitalisasi tak hanya soal mesin canggih, tapi juga sistem informasi yang terhubung dari hulu ke hilir. Dengan data yang transparan, pemerintah bisa menekan kebocoran dan mempercepat perizinan,” jelasnya.
Pemerintah sendiri telah meluncurkan Making Indonesia 4.0, peta jalan transformasi digital yang menargetkan peningkatan produktivitas hingga 60 persen pada 2030. Namun, implementasinya dinilai masih lambat, terutama di sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
- Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Kemenperin menyatakan komitmennya untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan vokasi. “Kami terus mendorong program link and match antara industri dan sekolah kejuruan agar tenaga kerja siap menghadapi perubahan teknologi,” ujar Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Kemenperin juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal seperti super deduction tax bagi perusahaan yang aktif dalam kegiatan penelitian, inovasi, serta pelatihan tenaga kerja. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan produktivitas di tingkat perusahaan.
- Peluang dan Risiko Global
Meski menghadapi tantangan, peluang ekspansi industri nasional tetap terbuka. Kondisi geopolitik global yang mendorong relokasi investasi dari Tiongkok ke Asia Tenggara menjadi momentum bagi Indonesia untuk menarik modal baru. Namun, hal ini harus dibarengi dengan kepastian hukum dan kemudahan berusaha yang lebih baik.
“Banyak investor masih wait and see karena proses perizinan dan kepastian regulasi belum stabil. Jika reformasi birokrasi tak berjalan, kita akan kehilangan peluang emas itu,” ujar Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios).
- Harapan ke Depan
Para analis menilai bahwa 2025 akan menjadi tahun penting bagi arah industri Indonesia. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah, tetapi juga memperkuat industri manufaktur bernilai tambah tinggi seperti kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi.
Kunci utamanya, menurut para pengamat, adalah keberanian pemerintah untuk fokus pada produktivitas jangka panjang, bukan sekadar program insentif jangka pendek. “Kalau industri kita bisa efisien dan inovatif, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi kekuatan baru manufaktur di Asia,” tutup Tauhid.
