1reservoir – Isu gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan nasib tenaga honorer kembali menjadi sorotan dalam diskusi yang digelar oleh Badan Badan Jasa dan Kebijakan (BBJ) pada Rabu, 15 Oktober 2025. Topik ini menarik perhatian publik karena menyangkut kesejahteraan ribuan pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan.
1. Latar Belakang Sorotan
Sejak reformasi ASN dan kebijakan penerimaan PPPK, banyak tenaga honorer yang mengajukan pertanyaan terkait kesejahteraan, gaji, dan kepastian kerja. Perbedaan penghasilan antara PPPK dan honorer kerap menjadi sorotan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi tanpa kepastian status kepegawaian.
BBJ menyelenggarakan forum untuk membahas isu ini secara komprehensif, menghadirkan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), perwakilan PPPK, serta organisasi honorer.
2. Besaran Gaji PPPK dan Tunjangan
Dalam diskusi, pihak KemenPAN-RB menegaskan bahwa gaji PPPK dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja, dengan tambahan tunjangan kinerja yang bervariasi sesuai instansi.
Rata-rata gaji PPPK saat ini lebih tinggi dibanding honorer karena dilengkapi tunjangan dan jaminan sosial. Beberapa tunjangan tambahan meliputi tunjangan jabatan, transportasi, dan tunjangan khusus bagi daerah tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan PPPK sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik.
3. Nasib Tenaga Honorer
Tenaga honorer menjadi fokus utama diskusi karena masih banyak yang bekerja tanpa kepastian hukum atau gaji yang layak. BBJ menyoroti perlunya penataan status honorer, baik melalui seleksi PPPK atau opsi lain yang memastikan hak mereka terlindungi.
Sejumlah peserta forum mengusulkan program pelatihan dan sertifikasi agar honorer memiliki peluang lebih besar untuk menjadi PPPK atau memperoleh posisi formal di instansi pemerintah. Hal ini dianggap penting untuk menyeimbangkan hak-hak pekerja sekaligus memperkuat kualitas layanan publik.
4. Tantangan dan Kebijakan Pemerintah
Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan kebutuhan penyusunan regulasi yang jelas terkait pengangkatan honorer menjadi PPPK. Pemerintah menekankan bahwa proses ini dilakukan secara bertahap, dengan prioritas bagi honorer yang memenuhi kriteria dan telah mengabdi lama.
BBJ juga menekankan perlunya transparansi dalam mekanisme gaji, tunjangan, dan jenjang karier, agar PPPK maupun tenaga honorer memahami hak dan kewajibannya. Forum ini juga membuka ruang diskusi untuk mendengar masukan langsung dari pegawai di lapangan.
5. Harapan dari Forum BBJ
Forum BBJ menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, PPPK, dan honorer. Diharapkan hasil diskusi ini dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pegawai.
Para peserta berharap bahwa nasib tenaga honorer akan semakin jelas melalui regulasi baru, sementara PPPK mendapat kepastian hak dan kesejahteraan yang layak. Transparansi dan komunikasi yang baik diharapkan bisa mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan motivasi pegawai di berbagai instansi.
Kesimpulan
Isu gaji PPPK dan nasib tenaga honorer kembali menjadi sorotan BBJ pada 15 Oktober 2025. Forum ini menjadi wadah penting untuk mendengar keluhan, memberikan klarifikasi kebijakan, dan merumuskan langkah perbaikan. Dengan pendekatan yang transparan dan inklusif, diharapkan kesejahteraan PPPK dan honorer dapat lebih terjamin, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia.
