Peran Strategis Sertifikasi dalam Keselamatan Kapal
Verifikasi dan sertifikasi kapal menjadi aspek krusial dalam menjamin keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan kualitas armada nasional. Proses ini tidak hanya memastikan kapal layak beroperasi secara teknis, tetapi juga menjadi tolok ukur kepatuhan terhadap standar keselamatan nasional dan internasional. Dalam konteks pelayaran modern yang semakin kompleks, peran lembaga klasifikasi menjadi sangat penting.
Di Indonesia, kepercayaan pemerintah terhadap lembaga nasional terus diperkuat. Salah satunya ditunjukkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI. Kerja sama ini menegaskan posisi BKI sebagai pemegang kewenangan survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia.
Kepercayaan Pemerintah kepada BKI Terus Meningkat
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan pemerintah terhadap BKI. Melalui perjanjian ini, BKI kembali diberi mandat untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dan sertifikasi kapal atas nama negara. Mandat ini mencakup berbagai aspek teknis yang berkaitan langsung dengan keselamatan kapal dan awaknya.
Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menegaskan bahwa kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional. Ia menyampaikan komitmen BKI untuk terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan kualitas pelayanan di sektor maritim nasional.
Komitmen BKI terhadap Kualitas dan Pelayanan
Menurut Benny, perpanjangan kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud sinergi jangka panjang antara pemerintah dan badan klasifikasi. BKI berkomitmen memberikan kontribusi terbaik, khususnya dalam memastikan kapal-kapal Indonesia memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan teknologi dalam proses survei dan sertifikasi. Dengan pendekatan ini, BKI berharap mampu menjawab tantangan industri pelayaran yang semakin menuntut efisiensi dan keselamatan tinggi.
Sinergi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Maritim
Kerja sama antara BKI dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayaran yang lebih aman dan andal. Benny menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal.
Sinergi ini dinilai penting karena keselamatan pelayaran tidak dapat dibangun secara parsial. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait. Dengan koordinasi yang baik, sistem keselamatan pelayaran nasional diharapkan semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global.
Penguatan Tata Kelola Keselamatan Pelayaran
Dari sisi regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyatakan bahwa kolaborasi dengan mitra strategis seperti BKI harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut Masyhud, perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada BKI bertujuan memastikan standar keselamatan kapal nasional dan internasional dapat dipenuhi secara konsisten. Dengan demikian, kualitas kapal berbendera Indonesia dapat terus terjaga.
Pendelegasian Wewenang Sesuai Regulasi
Pada tahun 2026, pemerintah kembali memberikan pendelegasian kewenangan kepada BKI untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia. Pendelegasian ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BKI ditunjuk sebagai organisasi yang menjalankan fungsi tersebut atas nama pemerintah. Hal ini menempatkan BKI sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan sebelum berlayar, baik di perairan nasional maupun internasional.
Peran BKI dalam Pelayaran Internasional
Peran BKI menjadi semakin strategis ketika kapal-kapal Indonesia beroperasi di jalur pelayaran internasional. Sertifikasi yang dilakukan BKI menjadi salah satu faktor penentu diterimanya kapal Indonesia di pelabuhan-pelabuhan luar negeri.
Masyhud menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu menjaga posisi Indonesia dalam kategori white list Tokyo MoU. Status tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan kapal Indonesia terhadap standar keselamatan internasional dan menjadi indikator kepercayaan dunia terhadap sistem pelayaran nasional.
Dampak Sertifikasi terhadap Daya Saing Maritim
Sertifikasi kapal yang andal tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan, tetapi juga berpengaruh pada daya saing industri maritim nasional. Kapal yang memenuhi standar internasional memiliki peluang lebih besar untuk beroperasi di pasar global tanpa hambatan administratif yang berarti.
Selain itu, kepastian standar keselamatan juga memberikan rasa aman bagi pemilik kapal, operator, dan awak kapal. Hal ini berkontribusi pada efisiensi operasional serta menekan risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian besar.
Tantangan dan Peningkatan Kapasitas
Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan sertifikasi tetap ada. Perkembangan teknologi kapal, tuntutan regulasi internasional, serta dinamika industri pelayaran global menuntut BKI dan pemerintah untuk terus beradaptasi.
Peningkatan kapasitas institusi, pembaruan standar teknis, serta investasi pada sistem digital menjadi langkah penting agar proses survei dan sertifikasi tetap relevan. Dengan kesiapan tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjaga reputasinya sebagai negara maritim yang menjunjung tinggi keselamatan.
Menuju Sistem Pelayaran yang Andal dan Berkelanjutan
Secara keseluruhan, verifikasi dan sertifikasi kapal merupakan fondasi utama dalam membangun sistem keselamatan pelayaran yang andal. Kepercayaan pemerintah kepada BKI menunjukkan arah kebijakan yang jelas dalam memperkuat tata kelola maritim nasional.
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan kapal-kapal berbendera Indonesia tidak hanya memenuhi standar keselamatan, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. Pada akhirnya, sistem pelayaran yang aman dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim sekaligus meningkatkan citra Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan terpercaya di mata dunia.
Baca Juga : Santri Mojokerto Alami Dugaan Keracunan Makanan Bergizi MBG!
Cek Juga Artikel Dari Platform : petanimal
