1reservoir.com Pemerintah Kota Depok melalui Satpol PP menindak tegas keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar (bangli) di sekitar Stasiun Depok Lama. Dalam operasi yang dilakukan bersama tim terpadu, sebanyak 110 lapak dan bangunan berhasil ditertibkan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program penataan kawasan publik agar area sekitar stasiun lebih tertib, bersih, dan nyaman. Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, mengatakan bahwa penertiban berjalan lancar tanpa gangguan. “Pelaksanaan berjalan aman dan kondusif, tidak ditemukan hal-hal menonjol,” ujarnya.
Tujuan utama kegiatan ini adalah menciptakan kawasan transportasi yang rapi. Pemerintah ingin memastikan area publik tidak dipenuhi bangunan liar atau pedagang yang mengganggu lalu lintas.
Tim Gabungan Turun ke Lapangan
Operasi dimulai sore hari dan berlangsung hingga menjelang malam. Sebanyak 111 personel gabungan dikerahkan. Mereka terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, Linmas, serta aparatur kecamatan dan kelurahan setempat.
Petugas bergerak di sepanjang jalur masuk Stasiun Depok Lama. Beberapa lapak dibongkar secara manual, sementara pedagang diminta memindahkan barang dagangannya. Empat teras bangunan yang menjorok ke jalan ikut dibongkar karena melanggar batas sempadan.
Selain itu, petugas memberi imbauan langsung agar pedagang menata kembali lapaknya. “Kami tidak hanya menertibkan, tapi juga memberi pengertian agar pedagang mematuhi aturan,” jelas Dede. Ia menegaskan, pemantauan lanjutan akan terus dilakukan agar kawasan tetap tertib.
Tanggapan Warga dan Pedagang
Masyarakat sekitar menyambut baik langkah ini. Menurut mereka, kawasan depan stasiun memang sering macet akibat banyaknya lapak yang memakan badan jalan. “Sekarang lebih lega, pejalan kaki juga lebih aman,” kata Rian, warga Pancoran Mas.
Sementara itu, sebagian pedagang mengaku sudah menerima sosialisasi sebelumnya. Sukmawati, pedagang makanan ringan, mengatakan dirinya memahami kebijakan tersebut. “Kami sudah tahu ada penataan. Meski berat, kami ikut saja karena untuk kebaikan bersama,” tuturnya.
Warga berharap pemerintah memberikan solusi bagi pedagang yang terdampak. Mereka menginginkan tempat usaha baru yang layak agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
Program Penataan Kawasan Publik
Kasatpol PP menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program besar Pemkot Depok untuk menata ruang publik. Kawasan Stasiun Depok Lama menjadi prioritas karena menjadi pusat aktivitas warga dan pengguna KRL.
Dengan penataan ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman dan efisien. Pemkot Depok juga berencana menyediakan area relokasi bagi para pedagang agar tetap bisa berjualan tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Penertiban bukan untuk mematikan usaha masyarakat. Ini langkah agar usaha dan ketertiban bisa berjalan berdampingan,” ujar Dede. Ia menegaskan, Pemkot Depok ingin menghadirkan ruang kota yang manusiawi bagi semua pihak.
Pengawasan dan Penertiban Lanjutan
Setelah operasi selesai, Satpol PP akan melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada lapak baru muncul di area yang sama. Petugas akan bekerja sama dengan aparatur kelurahan dan kepolisian dalam melakukan pengawasan.
“Kami tidak ingin penertiban hanya sementara. Harus ada pengawasan terus menerus,” tegas Dede. Ia juga menyebut pentingnya kerja sama masyarakat dalam menjaga ketertiban.
Selain tindakan tegas, pemerintah juga menyiapkan pendekatan persuasif. Program edukasi bagi pedagang akan digencarkan agar mereka memahami aturan dan tidak kembali berjualan di zona terlarang.
Dukungan dari Berbagai Instansi
Dalam kegiatan ini, Dede Hidayat didampingi oleh Agus Mohammad, Kepala Bidang Ketentraman dan Pengamanan Pengawalan Satpol PP Depok, serta Wawang Buang, Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Perlindungan Masyarakat.
Dinas Perhubungan Depok turut mendukung langkah ini. Menurut mereka, kawasan sekitar stasiun harus steril dari aktivitas perdagangan liar agar arus kendaraan dan pejalan kaki tetap lancar. Dengan jalur yang lebih terbuka, angkutan umum bisa berhenti dan berputar tanpa menghambat lalu lintas.
Langkah ini juga didukung aparat TNI dan Polri yang ikut membantu menjaga situasi agar tetap kondusif selama penertiban berlangsung.
Kolaborasi Demi Ketertiban Kota
Penertiban kawasan Stasiun Depok Lama menunjukkan bentuk nyata kolaborasi antarinstansi. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penataan kota dan perlindungan ekonomi rakyat kecil.
Kasatpol PP menegaskan, pihaknya tidak ingin menciptakan konflik dengan warga. Oleh karena itu, komunikasi antara aparat dan masyarakat akan terus diperkuat. “Kami ingin masyarakat memahami bahwa penertiban ini untuk kepentingan bersama, bukan semata tindakan represif,” katanya.
Upaya ini juga diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain di Kota Depok. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan strategis, seperti terminal, pasar, dan perlintasan padat, akan ditata secara menyeluruh.
Menuju Depok yang Lebih Tertib
Langkah tegas Satpol PP Depok di kawasan Stasiun Depok Lama adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan kota yang tertib, nyaman, dan layak huni. Masyarakat diharapkan ikut menjaga kebersihan serta tidak kembali membangun lapak atau bangunan liar.
“Depok milik kita bersama. Jika semua tertib dan peduli, lingkungan jadi lebih nyaman,” pungkas Dede.
Penertiban ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menegakkan aturan sekaligus menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya keteraturan ruang publik. Dengan dukungan semua pihak, Depok perlahan bergerak menuju kota yang lebih tertata dan manusiawi.
Cek Juga Artikel Dari Platform seputardigital.web.id