1reservoir – Warga Afghanistan memasuki hari kedua tanpa layanan internet maupun telepon seluler pada Selasa (30/9/2025). Otoritas Taliban memutus jaringan fiber optik secara nasional, yang otomatis melumpuhkan konektivitas di berbagai provinsi.
Menurut laporan AFP, pemadaman akses komunikasi itu disebut dilakukan Taliban untuk mencegah apa yang mereka anggap sebagai “kejahatan”.
Koneksi Turun di Bawah 1 Persen
Data pengawas internet NetBlocks menunjukkan, sejak Senin (29/9) malam sinyal telepon dan akses internet di Afghanistan melemah drastis. Hingga kini, konektivitas tercatat hanya tersisa kurang dari satu persen dari tingkat normal.
Ini menjadi kali pertama Taliban benar-benar memutus jalur komunikasi publik sejak mereka mengambil alih Kabul pada 2021 lalu dan kembali memberlakukan aturan syariat yang ketat.
Warga Merasa Lumpuh
Najibullah, seorang pemilik toko berusia 42 tahun di Kabul, mengaku bingung menghadapi situasi ini.
“Kami buta tanpa telepon dan internet. Semua bisnis kami bergantung pada ponsel. Pengiriman dilakukan dengan ponsel. Rasanya seperti liburan, semua orang ada di rumah. Pasar benar-benar lumpuh,” keluhnya.
Pemutusan ini berdampak luas, mulai dari aktivitas ekonomi harian hingga komunikasi keluarga lintas negara.
“Saya benar-benar terputus dari keluarga saya di Kabul. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya khawatir,” ujar seorang warga Afghanistan berusia 40 tahun yang kini tinggal di Oman kepada AFP.
Ribuan Menara Telekomunikasi Dimatikan
Seorang pejabat Taliban yang enggan disebut namanya mengatakan, sebanyak 8.000 hingga 9.000 pilar telekomunikasi dimatikan. Ia menegaskan, penghentian layanan ini akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.
“Tidak ada cara atau sistem lain untuk berkomunikasi… sektor perbankan, bea cukai, semuanya di seluruh negeri akan terdampak,” katanya.
Alasan Keamanan atau Kontrol?
NetBlocks menilai pemutusan ini “konsisten dengan pemadaman layanan yang disengaja”. Meski Taliban menyebut alasannya adalah untuk mencegah kejahatan, pengamat menilai langkah tersebut juga mempersempit ruang kebebasan warga untuk berkomunikasi dan mengakses informasi.
Selain melumpuhkan aktivitas bisnis, pemadaman ini juga menimbulkan kekhawatiran atas transparansi, khususnya terkait kondisi keamanan dan hak asasi manusia di Afghanistan.
